NFPA 25 Terkait dgn UU No.28 Th 2002 & Kepmeneg PU No.10/KPTS/2000
6 Mei 2013

Seiring meningkatnya ukuran dan kompleksitas bangunan gedung, sudah seharusnya pula diiringi dengan peningkatan perlindungan terhadap masyarakat. Berbagai kejadian yang menimpa bangunan gedung tinggi akibat kebakaran atau emergency lainnya baik karena akibat kelalaian atau sebab lain.

Standar dari National Fire Protection Association (NFPA) dipakai secara luas di dunia sebagai standar untuk sistem penanggulangan kebakaran, kelistrikan, gas dan peralatan utilitas dan penunjang bangunan (NPFA is the authority of Fire, Electrical and Building Safety).

NFPA adalah sebuah organisasi teknik dan pendidikan internasional yang bertujuan untuk mempromosikan dan memajukan ilmu pengetahuan dan metoda pencegahan dan proteksi kebakaran, untuk memperoleh dan mengedarkan informasi berkenaan serta mengukuhkan kerjasama para anggotanya dalam menetapkan jaminan perlindungan yang benar terhadap korban jiwa dan harta benda karena kebakaran.

NFPA 25, Standard for the Inspection, Testing and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems. (Standar untuk Inspeksi, Pengujian dan Pemeliharaan Sistem Perlindungan Kebakaran Berbasis Air)

NFPA 25 menyatakan “Sejarah telah menunjukkan bahwa kehandalan kinerja sebuah sistem proteksi kebakaran berbasis air dalam kondisi darurat bertambah bila inspeksi, tes dan pemeliharaan yang komprehensif dijalankan”. Jadi adalah tanggung jawab dari pemilik / pengelola bangunan untuk secara benar memelihara sistem. Hal ini juga secara tegas dinyatakan di dalam UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.


UU No.28 tahun 2002

Melalui Undang-Undang No.28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG 2002), factor keselamatan telah menjadi persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh bangunan gedung. Salah satu aspek keselamatan adalah keselamatan dari bahaya kebakaran. Untuk menjamin tingkat keandalan serta keselamatan bangunan terhadap “Kebakaran” dan Petir agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, maka perlu dilengkapi dengan system proteksi aktif, system proteksi pasif, dan menerapkan Manajemen Keselamatan Kebakaran (Fire Safety Management, FSM).

Pasal 46
(1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan, jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain.
(2) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup.
(3) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.


Kepmeneg PU No.10/KPTS/2000

Untuk menjamin keselamatan terhadap bahaya kebakaran baik pada penghuni bangunan dan lingkungan yang dapat terjadi sewaktu-waktu maka diperlukan upaya pengawasan dan pengendalian yang sistematis terhadap bahaya kebakaran dalam bangunan gedung. Dalam Kepmeneg PU No.10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, Bab VI butir 5.4, sebagai upaya jaminan keandalan system adalah :

“Unsur manajemen pengamanan kebakaran (fire safety management), terutama yang menyangkut kegiatan pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan, audit keselamatan kebakaran, dan latihan penanggulangan kebakaran harus dilaksanakan secara periodik sebagai bagian dari kegiatan pemeliharaan sarana proteksi aktif yang terpasang pada bangunan.”


Kepmeneg PU No.11.KPTS/2000

Sebagai pelengkap, dalam Kepmenneg PU No.11/KPT/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan, Bab IV Manajemen Penanggulangan Kebakaran Bangunan Gedung, Klausul 1.1 point 1, mensyaratkan adanya manajemen keselamatan kebakaran pada suatu bangunan gedung :

“Setiap bangunan umum termasuk apartemen yang berpenghuni minimal 500 orang, atau yang memiliki luas lantai minimal 5.000 m2, atau mempunyai ketinggian bangunan lebih dari 8 lantai, atau bangunan rumah sakit, diwajibkan menerapkan Manajemen Penanggulangan Kebakaran (MPK).”

Tujuan adanya Manajemen Penanggulangan Kebakaran (MPK) ini, masih dalam Kepmen yang sama, sebagaimana disebutkan dalam Bab IV klausul 2.1 pointi 2 :
“Bangunan gedung melalui penerapan MPK harus mampu mengatasi kemungkinan terjadinya kebakaran melakui kesiapan dan keandalan system proteksi yang ada, serta kemampuan petugas menangani pengendalian kebakaran, sebelum bantuan dari instansi pemadam kebakaran tiba.”

Dengan demikian, jelas bahwa menjadi kewajiban bagi pemilik / penggelola bangunan gedung untuk menjamin keselamatan penghuni bangunan gedung melalui penerapan Manajemen Penanggulangan Kebakaran (MPK). Pemilik /pengelola bangunan gedung wajib menjalankan inspeksi, tes dan pemeliharaan instalasi pemadam kebakaran secara komprehensif, sesuai dengan NFPA 25, yang terkait dengan UU No.28 Tahun 2002 dan Kepmeneg PU No.10/KPTS/2000.

Tautan Berita: