Kembalikan Hutan Indonesia
21 Oktober 2009

Kopenhagen - Pertemuan Para Pihak atau COP ke-15 di Kopenhagen, Denmark, membahas masa depan penanganan perubahan iklim di bawah protokol baru akan berlangsung dua bulan lagi. Sebagai negara dengan hutan terluas kedua setelah Brasil, Indonesia harus dapat menarik manfaat dari pertemuan ini.

Setidaknya, Indonesia bisa menggalang dukungan internasional membangun sektor kehutanan yang pro kesejahteraan rakyat dan lingkungan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato pelantikan di Jakarta, Selasa (20/10), menegaskan keseriusan soal perubahan iklim. Presiden menyatakan, siap bekerja sama dengan negara lain, baik bilateral maupun multilateral, terkait isu perubahan iklim.

Pernyataan ini menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi karbon sampai 26 persen tahun 2020 yang disampaikan pada pertemuan G-20 di Pittsburg, AS, beberapa waktu lalu.

Perhatian internasional pada hutan kita memang tak terelakkan. Hutan Indonesia kini terluas kedua di dunia. Dari 126,8 juta hektar hutan, 23,2 juta ha adalah hutan konversi, 32,4 juta ha hutan lindung, 21,6 juta ha hutan produksi terbatas (HPT), 35,6 juta ha hutan produksi, dan 14 juta ha hutan produksi konversi (HPK).

Dunia khawatir melihat hutan kita yang rusak dengan cepat. Pemerintah mengklaim laju kerusakan hutan berkurang dari 2,3 juta ha per tahun periode 1997-2000 menjadi 1,08 juta ha per tahun periode 2000-2006.

Selama lima tahun terakhir, pemerintah berupaya menggenjot pembangunan hutan tanaman. Investor swasta dan masyarakat di sekitar hutan didorong membangun hutan tanaman. Mereka dapat menanam jati, sengon, dan mahoni yang diminati industri kayu olahan dan mebel atau kayu akasia yang pasti diserap industri pulp dan kertas berapa pun jumlahnya.

Pengembangan hutan tanaman mutlak menjadi kebutuhan karena tekanan kampanye negatif terhadap produk kehutanan Indonesia yang menguat. Berbagai produk kehutanan kita mulai kayu lapis, kayu gergajian, bubur kertas, sampai kertas, masih saja menghadapi tekanan pasar internasional.

Berbagai tekanan ini sempat menghancurkan industri kehutanan domestik. Tentu tidak sedikit perusahaan yang kolaps akibat harga produk kayu lapis atau kayu gergajian yang hancur dihantam kampanye negatif.

Data Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo), utilisasi industri kayu lapis nasional tahun 2009 diperkirakan tinggal 20 persen. Isu pembalakan liar, kayu ilegal, dan biaya ekonomi tinggi membuat daya saing produk Indonesia hancur di pasaran global. Kondisi ini kian parah dengan kampanye negatif produk kayu lapis Indonesia mengandung kayu ilegal. (liputan6)

Tautan Berita:

    Tidak ada berita terkait!